Rakyat Papua Di Timika Mendukung Penuh Pertemuan IPWP di London

LAPORAN BERITA

Rakyat Papua Di Timika Mendukung Penuh Pertemuan IPWP di London (Inggris) Pada 2 Mei 2016.

Knpb Timika News___Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai Media Bangsa Nasional dan Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) sebagai Lembaga Penanggung Jawab Politik Bangsa Papua, bersama dari semua pihak Gereja,Tokoh Adat,Pemuda/i dan semua komponen Rakyat Bangsa Papua di Timika menggelar kegiatan “Doa Pemulihan Bangsa Papua Mendukung KTT (IPWP) di London” di Kantor (OPM) KNPB & PRD Timika pada (Rabu, 20/04/2016). Jam 11.00 Wpb sampai Jam14.00 Wpb.

I. DOA

Kegiatan “Doa Pemulihan Bangsa Papua Mendukung KTT (IPWP) di London” tersebut yang dipimpin oleh Ny. Fransiska Jitmau kegiatan tersebut berjalan dengan Meriah dan Pujian Penyembahan. 

Doa pembukaan yang dipimpin oleh Pdt. Abihut Degey sebagai ketua PRD Mimika, dan Firman TUHAN yang di melayani oleh Pdt. Daniel Bagau, dalam Firman Tuhan yang diambil dalam kitab 1.Timotius 4:6 (Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kauikuti selama ini.)

Dalam Khotbahnya di sampaikan dengan Thema ; “Melayani Umat Manusia Menuju Pembebasan Menuju Kemerdekaan Bersam Kristus” Dia menyampaikan jangan putus asah karena menaruh rasa takut di dalam hati, sebab ketakutan itu milik Iblis maka saya mengajak semua Rakyat Papua bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah 1x24 jam sambil Berdoa karena Keberanian itulah yang milik Tuhan, Semangat perjuangan ini perluh di tingkatkan dengan sabar.

Dalam Ibadah tersebut Pdt. Daniel Bagau mengajak semua Rakyat Papua berdoa dengan Bahasa Ibu yang Pertama adalah “Rakyat Papua mendukung penuh mendorong ULMWP menuju keanggotaan Full di MSG pada bulan mei mendatang” yang Kedua “Mendukung penuh KTT (IPWP) di London pada bulan mei agar mendesak PBB segerah menggelar Referendum Ulang di Papua Barat”, dan yang Ketiga “Mendukung semua pergerakan perjuangan Bangsa Papua di dalam negeri sampai dengan di luar negeri.”

II. Pesan dan Kesan

a. Mewakili Parlemen Nasional West Papua (PNWP)

Mario Yatipai dalam pesan dan kesan ini Dia menyampaikan yang Pertama Kita mendesak kepada PM Fiji dan Papua New Guinea (PNG) agar mereka mendukung West Papua untuk keanggotaan Full di MSG. Kedua Kami rakyat Papua di Timika mendukung Penuh pertemuan KTT di London (Inggris) pada bulan 2 Mei 2016. Ketiga Kami mendesak kepada PBB bahwa segerah menggelar Referendum Ulang di Papua Barat ”We Need Supervisor International Vote” (West Papua Vote).

Rakyat Papua Barat Stop ! menjual teman seperjuangan, dan jangan ada pernah melakukan perbedaan sukuisme dalam perjuangan. Dan Jangan terpengaruh dengan Isu-isu yang tidak jelas yang di bangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

b. Dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Yang Mewakili Tn. Yanto Awerkion Pertama Rakyat Papua Barat mendukung ULMWP mewakili Rakyat Papua untuk menjadi anggota Full di MSG pada bulan Mei mendatang. Kedua Kami rakyat Papua di timika mendesak kepada Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segerah mengelar Referendum Ulang di West Papua. Yang Ketiga Semua orang papua segerah meliburkan diri pada tanggal 2 Mei mendatang terkait dengan pertemuan KTT yang akan digelar di London.

Setelah itu doa penutup yang di pimpin oleh Tn. Romario Yatipai dan kegiatan tersebut di tutup pada pukul 14.00 Wpb.

By. Wendanax'soon Nggembu Enggilek

Mypapua 00.42 0

5.000 Rakyat Papua Aksi Dukung ULMWP Masuk MSG, Dijaga 800 Aparat Gabungan

Jayapura, Jubi –Sekitar 5.000 rakyat Papua Barat menggelar aksi demonstrasi damai di Jayapura, ibukota Provinsi Papua. Mereka melakukan aksi tersebut dengan penuh kesadaran menyampaikan bahwa teritori West Papua adalah bagian dari rumpun Melanesia yang sedang berjuang untuk menentukan nasib sendiri.

Ketua Komite Nasional West Papua (KNPB) Pusat, Victor Yeimo usai demonstrasi damai mengatakan, karena itu, pihaknya berikrar melalui wakil resmi perjuangan bangsa Papua, yakni Uunited Liberation Movement for West Papua(ULMWP) untuk menjadi anggota penuh di dalam organisasi sub regional, yakni Melanesian Spearhead Group (MSG).

“Dengan demikian kami menyatakan organisasi bentukan Jakarta, yakni Melanesian Indonesia (Melindo) sebagai organisasi yang tidak mewakili kami rakyat West Papua, sehingga kami menolak dengan tegas tawarannya menjadi anggota penuh di MSG,” tutur Victor Yeimo, di halaman sekretariat BEM Uncen Jayapura, Rabu (13/04/2016).

Yeimo menegaskan, pihaknya menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa saat ini rakyat Papua sangat membutuhkan kekuatan yang dapat mendampingi suara rakyat West Papua untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui referendum yang jujur, adil, demokratis, damai dan final.

“Sebab, telah jelas dan terbukti bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 adalah suatu rekayasa. Di mana orang Papua tidak diberi hak politik untuk menentukan status politiknya,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan solidaritas dunia untuk mendukung seruan kampanye referendum yang akan dimulai pertemuan Internasional Parliamentrians for West Papua (IPWP) di London, 3 Mei 2016 nanti.

“Kami menolak upaya sabotase oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap misi pencari fakta pelanggaran HAM di Papua oleh negara-negera Pasific Island Forum (PIF). Kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar membuka akses bagi misi pencari fakta pelanggaran HAM di Papua,” tukasnya.

Massa aksi memadati lapangan volli ball di samping sekretariat BEM Uncen Jayapura. Ini tidak terhitung dengan massa yang berdiri sedikit jauh, Rabu (13/04/216) - Jubi/Abeth You
Massa aksi memadati lapangan volli ball di samping sekretariat BEM Uncen Jayapura. Ini tidak terhitung dengan massa yang berdiri sedikit jauh, Rabu (13/04/216) – Jubi/Abeth You
Elieser Anggainggom, wakil Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mengatakan, guna mendukung ULMWP untuk anggota penuh di MSG. Untuk itu, aspirasi dari rakyat Papua yang dimediasi oleh KNPB hasil dari aksi tersebut akan segera melanjutkan ke semua pihak, terutama bagi yang berkwajiban dalama proses penyelesaian masalah West Papua.

“Jadi, ini aspirasi rakyat Papua yang dimediasi oleh KNPB. Apa yang rakyat Papua sampaikan melalui aspirasi dalam aksi damai ini, kami akan segera meneruskan kepada ULMWP, IPWP dan ILWP dan kesekertarian MSG,” tuturnya.

Secara terpisah, Kapolsekta Abepura, Kompol Marten W. Asmuruf mengatakan, kekuatan personil yang diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut adalah 800 personil.

“Ya, kita hari ini siaga 1. Siaga di Jayapura kota, Abepura, Waena dan Sentani. Jadi, aparat yang kita turunkan adalah gabungan dari Polri, yakni dari Polda Papua, Polresta Jayapura Kota, Polsekta Abepura dan Polres Setani,” kata Kompol Marten W. Asmuruf.

Juga, ujarnya, ada bantuan dari Brimob Polda Papua dan TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih. “Semua kami turunkan aparat gabungan,” pungkasnya. (Abeth You)

http://tabloidjubi.com/…/5-000-rakyat-papua-aksi-dukung-ul…/

Mypapua 03.39 0

FOTO AKSI DAMAI KNPB MENDUKUNG ULMWP MASUK ANGGOTA FULL MSG DI JAYAPURA

 POLDA PAPUA ANTI DEMOKRASI DAN MENUJUKAN SIKAP PENJAJAHANYA DI PAPUA

Pernyataan Polda Papua Irjen Pol Drs.Yotje Mende, melarang semua kegiatan KNPB di Papua menunjukan sikap penjajahan dan penindasanya terhadap hak hidup hak Politik dan hak berexpresi rakyat Papua di era demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara menganut sitem demokrasi namun pernyataan Polda melarang KNPB melakuan aktfitas perjuagan damai.

Kapolda Papua Yotje Mande, Melalui Koran Cendrawasih pos mengatakan setiap kapolres tidak boleh mengakomodir semua kegiatan KNPB baik itu, penggalangan dana rapat-rapat harus dicut dan dipangkas, Cendrawasih pos jumat 10 April 2015, dengan alasan KNPB bicara Papua merdeka dan betentangan dengan Pasacila . Sesungguhnya pernyataan Polda Papua ini sangat keliru dan bertentangan dengan Unndang-undang anti demokrasi di Papua Barat.
Intruksi Polda Papua kepada seluruh Kapolres di Tanah Papua untuk melarang setiap Aktifitas KNPB dan wacana Pembubaran KNPB melaui media cetak cendrawasih pos, jumat 10 April 2015, adalah bertentagan dengan Undang –undang dasar 1945 alinea pertama, yang telah menjamin kemerdekan setiap orang berhak merdeka secara Politik dan juga secara ekonomi dan bebas secara individu.

Undang-undang tahun 1998 pasal 28 telah menjamin setiap orang berhak berkumpul berserikat dan menyampaikan pendapat secara bebas tanpa dibatasi oleh Negara karena hak adalah secara mutlak dimiliki oleh setiap orang dan tidak bisa dibatasi.

Indonesia salah satu Negara yang merativikasi konvenasn internasional tentang Hak sipil dan Hak politik. Maka Polda Papua sebagai salah satu lembaga Negara wajib melaksanakan dan tunduk dibawah undang-undang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik sebagaimana disebuatkan bahwa:
Pasal 1
Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Mypapua 01.16 0